Saksi Ahli : Seharusnya Ahok Tidak Didakwa dengan Pasal Ini


SpecialisMovie | Nonton Film Movie Online Baru Bersubtitle Indonesia - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjalani persidangan ke-16 terkait kasus dugaan penistaan agama. Pada sidang tersebut, Ahok menghadirkan saksi Ahli hukum pidana I Gusti Ketut Ariawan Rabu (29/03/2017).

Situs Resmi Judi Online


Pada sidang yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan itu, Gusti Ketut mengatakan pasal yang didakwakan terhadap Ahok terlalu prematur. Menurutnya, Ahok seharusnya dihukum berdasarkan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

AGEN POKER, AGEN DOMINO, POKER ONLINE, DOMINO ONLINE, POKER ONLINE UANG ASLI

Didalam pasal tersebut dituliskan, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 (penistaan agama atau penodaan agama) diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Dengan begitu, kasus Ahok seharusnya diselesaikan secara preventif, bukan represif.

Agen Poker Terpercaya


"Seharusnya Pak Ahok dikena pasal 2 no 1 PNPS Tahun 1965. Kenapa, karena judul daripada undang-undang itu adalah pencegahan, bukan represif", ucap Gusti.

Gusti menganggap, PNPS 1965 merupakan akar terciptanya Pasal 156 dan 156a dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun Pasal 156 bukan terkait penodaan agama. "Pasal 156 KUHP jelas-jelas kasus penodaan hanya ditujukan bagi golongan dan bukan soal agama," tutur dia.

AGEN DOMINO TERPERCAYA


Isi dari Pasal 156 KUHP adalah Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Poker Online Uang Asli


Gusti menambahkan, peraturan tersebut pernah diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi pada 2009 dan 2012. Namun, saat itu MK tidak mengabulkannya. Karena itu, penindakan seharusnya sesuai dengan PNPS 1966, yakni secara preventif atau pencegahan. "Ini kan saya jelaskan bahwa seharusnya yang diberlakukan itu seyogyanya PNPS 1965. Tapi ini kan dianggap tindak pidana yang tercantum dalam KUHP. Jadi saya tidak sependapat seperti itu," terang dia.

Ahli Agama di Sidang Ahok Sayangkan Sikap Keagamaan MUI


SpecialisMovie | Nonton Film Movie Online Baru Bersubtitle Indonesia - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjalani persidangan ke-15 terkait kasus dugaan penistaan agama. Pada sidang tersebut, Ahok menghadirkan saksi ahli agama, KH Ahmad Ishomuddin, Selasa (21/03/2017).

Situs Resmi Judi Online


Dalam persidangan yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan itu, Ahmad Ishomuddin menyayangkan sikap yang ditunjukkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutunya, sikap dan keputusan MUI ini semakin membuat persoalan semakin besar di masyarakat.

AGEN POKER, AGEN DOMINO, POKER ONLINE, DOMINO ONLINE, POKER ONLINE UANG ASLI

Bahkan mengundang aksi-aksi besar yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. "Sikap keagamaan ini pemicu masalah ini jadi semakin besar. Kita bisa lihat sejumlah demonstrasi yang dilakukan," ujar Ishomuddin dalam persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).

Agen Poker Terpercaya


Ahmad Ishomuddin menilai, keputusan yang dikeluarkan MUI pada tanggal 11 Oktober 2016 kemarin tidak dibarengi dengan konfirmasi terlebih dahulu kepada Ahok. "Saya dapat informasi MUI tidak konfirmasi kepada Pak Ahok. Tidak minta keterangan apapun, tiba-tiba keluar pernyatannya", lanjutnya.

AGEN DOMINO TERPERCAYA


Meski menjabat sebagai Wakil Ketua Fatwa di MUI, Ishomuddin tidak dilibatkan dalam pembahasan sikap keagamaan berkaitan dengan pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu. "Saya tidak dengar informasi apapun. (Mengeluarkan sikap keagamaan) melibatkan komisi fatwa, tapi saya nggak termasuk yang dapat undangan. Saya tidak ikut dilibatkan," kata dia.

Poker Online Uang Asli


Pria yang juga dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung ini menegaskan bahwa kehadirannya sebagai ahli di persidangan Ahok ini tak mewakili institusi apapun. "Saya pembantu Rais Aam (PBNU), tapi saya tidak mewakili NU. Saya di sini atas nama pribadi," ucap Ishomuddin.

Anies : Cegah Banjir Tidak Hanya dari Gubernur, Tapi Dari Kita Semua


SpecialisMovie | Nonton Film Movie Online Baru Bersubtitle Indonesia - Jakarta selama ini memang dikenal sebagai salah satu kota yang sering dilanda banjir, namun setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI, banjir di ibu kota pun telah menurun drastis.

Situs Resmi Judi Online


Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan jika masalah banjir di Jakarta adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Gubernur.

AGEN POKER, AGEN DOMINO, POKER ONLINE, DOMINO ONLINE, POKER ONLINE UANG ASLI

"Menurut saya, banjir tidak hanya menjadi tugas gubernur, tapi dari semua masyarakat. Ya warga ya para ahli, ya pemerintah, kemudian pemerintah daerah lain", ucap Anies setelah mengunjungi korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Senin (20/02/2017).

Agen Poker Terpercaya


Anies mengatakan, mendengar suara dari berbagai kalangan sangat penting karena masalah banjir sangatlah kompleks. "Saya tidak mau dengan oh Pak Anies solusi untuk daerah abcd. Yang saya inginkan adalah kita kerjakan bersama dan duduk bersama", lanjutnya.

AGEN DOMINO TERPERCAYA


Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengungkapkan masalah banjir di Jakarta terjadi karena tidak terlaksanakannya perbaikan dan normalisasi sungai di sejumlah wilayah di Jakarta. "Yang penting itu jangan dinilai sudah berapa persen, tapi yang penting lihat rencana tahunannya, rencana 2016 berapa, yang terlaksana berapa?," jelasnya.

Poker Indonesia, Poker Online, Poker Terpercaya, Agen Dewa Poker, Poker Online Uang Asli

Anies Baswedan menilai keseluruhan rencana normalisasi ini seharusnya tiap tahun dapat terselesaikan bukan hanya sebatas wacana saja. "Normalisasi harus dilakukan setiap tahun demi mengurangi banjir, bukan hanya janji saya. Itu harus dibuktikkan", ungkap Anies.

Poker Online Uang Asli


"Solusi banjir Jakarta nanti kita diskusikan. Tapi saat ini kita mengundang kepada semua, ketika ada situasi kritis seperti ini bereskan dulu krisisnya sambil kita bicarakan solusi-solusinya. Sekarang mari kita jangan saling salahkan, jangan saling tuding tapi justru saling membantu," pungkas Anies.